MAHKAMAH AGUNG (MA)


Gedung Mahkamah Agung RI saat ini
Gambaran umum
Didirikan	19 Agustus 1945; 74 tahun lalu
Dasar hukum	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Yurisdiksi	Indonesia
Jenis perkara	Kasasi, Peninjauan Kembali, Uji materil peraturan di bawah UU, perkara khusus

Slogan	Dharmmayukti (Kebaikan yang sesungguhnya)

Pimpinan
Ketua	M. Hatta Ali
Wakil Ketua Yudisial	M. Syarifuddin
Wakil Ketua Non Yudisial	Sunarto
Ketua Kamar Pidana	Suhadi
Ketua Kamar Perdata	lowong
Ketua Kamar Agama	Amran Suadi
Ketua Kamar TUN	Supandi
Ketua Kamar Militer	Burhan Dahlan
Ketua Kamar Pembinaan	Takdir Rahmadi
Ketua Kamar Pengawasan	lowong
Hakim Agung
Jumlah jabatan	Maksimal 60 orang
Sistem seleksi	Diseleksi oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR dan penetapan Presiden
Panitera

Sekretaris

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

wewenang

Mahkamah Agung memiliki wewenang:

1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan

2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang

3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

Struktur organisasi

Pimpinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Dengan adanya penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, pada tahun 2013 nomenklatur unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI berubah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013. Berikut perubahan nomenklatur tersebut:

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
1	Ketua Mahkamah Agung	Tetap
2	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial	Tetap
3	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Nonyudisial	Tetap
4	Ketua Muda Perdata	Ketua Kamar Perdata
5	Ketua Muda Pidana	Ketua Kamar Pidana
6	Ketua Muda Agama	Ketua Kamar Agama
7	Ketua Muda Militer	Ketua Kamar Militer
8	Ketua Muda Tata Usaha Negara	Ketua Kamar Tata Usaha Negara
9	Ketua Muda Pembinaan	Ketua Kamar Pembinaan
10	Ketua Muda Pengawasan	Ketua Kamar Pengawasan

Hakim Anggota

Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pada Mahkamah Agung terdapat Hakim Agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi.

Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh satu orang Panitera dan dibantu oleh 7 Panitera Muda yakni

1. Panitera Muda Perdata,

2. Panitera Muda Perdata Khusus

3. Panitera Muda Pidana

4. Panitera Muda Pidana Khusus

5. Panitera Muda Perdata Agama

6. Panitera Muda Pidana Militer

7. Panitera Muda Tata Usaha Negara.

Sekretaria

Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 6 unit eselon satu yakni:

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara