ADVOKAT

ADVOKAT




Organisasi Advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Untuk melaksanakan ketentuan UU Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005. Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat, yaitu:


·         Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
·         Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
·         Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
·         Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
·         Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
·         Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
·         Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan
·         Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).


Fungsi Advokat
Organisasi advokat memiliki fungsi diantaranya:
  •  menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat
  •   menyelenggarakan ujian advokat
  • mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat
  •  menyusun Kode Etik Advokat Indonesia
  •  melakukan pengawasan terhadap advokat
  •  memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat
  • menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi



Tugas & Tanggung jawab Advokat
·           Mewawancarai klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli
·           Meneliti dan mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan
·           Menulis dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata
·           Penghubung dengan profesional lain seperti pengacara
·           Mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu
·           Mewakili klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase dan pengadilan
·           Mempertanyakan saksi
·           Negosiasi


SERAGAM DINAS :






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KOMISI YUDISIAL (KY)

Gambar
KOMISI YUDISIAL (KY) SEJARAH :  Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial (KY), pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas. Misalnya, Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).  MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (...
Baca selengkapnya

PERADILAN AGAMA

Gambar
PERADILAN AGAMA SEJARAH : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "Hoof Voor Islamken". Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di...
Baca selengkapnya